SERGAP.CO.ID
JAKARTA, || Pro Kontra terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat pandemi Covid-19 di Indonesia masih terus menuai perhatian dari sejumlah pihak. Hal ini juga turut dibahas, dalam rapat terbatas mengenai PPKM yang dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim.
Bahkan, dalam Press rilis yang disampaikan langsung oleh Menko Marves tersebut, Luhut menyebutkan bahwa masalah Klaster PTM adalah sebuah tantangan, dan juga berisiko generasi akan datang menjadi bodoh dan tidak berpendidikan jika PTM tidak dilaksanakan.
“Bahwa ada tantangan di sana sini, yes, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi yang akan datang menjadi tidak berpendidikan dan menjadi bodoh,” ucapnya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, dikutip pada Selasa (28/9/2021).
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi perlindungan anak, meminta pemerintah bisa menjamin bahwa setiap ada masalah di lapangan, pemerintah bisa mengendalikannya. Namun jika tidak ada jaminan, sebaiknya PTM ditunda sampai terbentuknya Herd Imunity sebelum Klaster terus bertambah dan anak-anak menjadi korban.
“Harus ada jaminan dari pemerintah, bahwa setiap persoalan yang muncul akibat PTM ini dapat diatasi secara sigap. Jika tidak ada jaminan, sebaiknya pemerintah bersabar dan tidak menjadikan anak sebagai bahan uji coba,” ungkap Lisda.
Lisda juga menyatakan bahwa ia bersama dengan Nasdem telah berulang kali mengingatkan jangan sampai nyawa anak-anak menjadi taruhan dengan diterapkannya PTM.
“Pendidikan formal memang penting, tapi keselamatan dan nyawa anak jauh lebih penting. Meskipun tidak mengikuti pelajaran secara tatap muka, namun anak-anak tetap bisa mengikuti pelajaran secara daring. Seharusnya Kementrian Pendidikan mengoptimalkan sistem dan inovasi dalam pembelajaran secara daring, bukan malah mengorbankan keselamatan anak dengan memakasakan PTM,” tegasnya.
Namun menurut Lisda, Jika memang pemerintah berkehendak terus melaksanakan PTM, kita berharap hal itu dilaksanakan dengan ekstra hati-hati. Harus diseleksi daerah mana saja yang benar-benar aman.
“Pemetaan daerah harus jelas. Untuk kasus yang masih tinggi jangan dipaksakan. Kita tidak ingin PTM memunculkan klaster-klaster baru covid-19 di saat trend kasus positif covid terus menurun,” imbuhnya.
Guna mendongkrak vaksinasi bagi anak di usia Remaja, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat tersebut juga berharap agar program Vaksinasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah.
“Angka vaksinasi remaja masih cukup rendah, saran saya sebaiknya juga dilaksanakan di sekolah-sekolah,” pungkasnya.
Sebelumnya dikabarkan, setidaknya sebanyak 1.296 Klaster baru muncul di sekolah semenjak PTM di berlangsung kan. Dari jumlah tersebut, 15.000 anak terkomfirmasi positif Covid-19 dan didominasi oleh pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD).
(WH)
