Soal Banjir Jadi Perhatian DPRD dalam Musrenbang Gedebage

Caption : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gedebage Tahun 2021, di Pendopo Kecamatan Gedebage, Kamis (11/2/2021).

SERGAP.CO.ID

BANDUNG, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gedebage Tahun 2021, di Pendopo Kecamatan Gedebage, Kamis (11/2/2021).

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan melalui video conference, serta dua anggota dewan dari Dapil V Kota Bandung yaitu, Asep Sudrajat, dan Nunung Nurasiah yang hadir langsung di lokasi kegiatan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Anggota DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat mengatakan, persoalan di Kecamatan Gedebage ini cukup kompleks. Dari sekian banyak isu strategis di bidang sosial, ekonomi, serta infrastruktur dan lingkungan, terdapat beberapa hal perlu didorong untuk menjadi prioritas pembahasan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Gedebage, salah satunya banjir tahunan.

“Persoalan banjir ini jangan sampai hanya menjadi tontonan saja, karena tiap musim hujan begitu hujan turun, banjir ini terjadi. Bahkan meskipun tiap tahun upaya solusi penanganan banjir dimasukkan ke dalam Musrenbang, tapi banjir di sini (Kecamatan Gedebage) terus terjadi lagi. Maka ini harus ada perhatian khusus dan upaya serius untuk segera menyelesaikannya,” ucapnya.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah akses jalan yang kini masih gelap dan memicu rawan kejahatan dan kecelakaan.

“Persoalan-persoalan kebutuhan ini, saya meminta kepada Kota Bandung, tentang bagaimana pembangunan yang memang beririsan dengan domain wilayah Pemprov Jabar agar dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Koordinasi yang paling penting. Apa yang menjadi program di dalam Musrenbang, bisa menjadi kenyataan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Kota Bandung lainnya, Nunung Nurasiah, menilai Musrenbang tingkat kecamatan ini mempermudah tugas dari Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengetahui inti permasalahan dari setiap wilayah.

“Oleh karena itu, Musrenbang ini jangan dianggap sekadar seremonial belaka. Artinya meski kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahun, jangan sampai kerja keras aparat pemerintah kewilayahan justru malah tidak diakomodir oleh pemangku kebijakan. Maka saya berharap setiap usulan itu harus diakomodir secara maksimal, walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada atau dimiliki oleh Pemkot Bandung,” tuturnya.

Kecamatan Gedebage memiliki 145 usulan pembangunan yang diajukan untuk tahun depan, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp. 317.782.848.445 untuk kebutuhan sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur.

“Saya kembali ingatkan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah saja, tetapi juga keberhasilan pembangunan harus didukung oleh seluruh stakeholder masyarakat, kita semua. Jadi mulai dari usulan hingga realisasi dari sebuah program, semua harus terlibat, apalagi kalau sudah jadi hasil dari program pembangunan itu, semua pihak juga harus tetap dapat menjaga dan memeliharanya,” katanya.

Sementara itu, Camat Gedebage, Jaenudin mengatakan, upaya penanganan persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayahnya terus dilakukan. Di antaranya langkah menormalisasi aliran Sungai Cinambo yang bekerja sama dengan BBWS dan Citarum Harum.

Selain itu, ada reaktivasi kali mati Pajamsah, normalisasi kali Cilameta, pembangunan tanggul di Sungai Cinambo, termasuk mengusulkan dibangunnya rumah pompa di danau retensi Gedebage satu.

“Kami juga telah mengusulkan agar dibangunnya danau retensi (tahap) dua, dan usulan reaktivasi cross drain tol. Hasilnya (dari program sebelumnya), titik dan lama genangan banjir telah terus berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk solusi persoalan PJU, pihaknya telah membuat usulan pemasangan pagar pembatas dan PJU di Jalan Inspeksi Cinambo dari Rancakamurang, Rancapacing, dan Rancasagatan.

“Kami pun telah membuat usulan pemasangan PJU di Jalan Cimincrang sampai Rancanumpang, dan usulan PJU di tujuh titik di jalan pendamping tol,” katanya.

(Depe/Hms)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *