Adanya Dugaan Mark-up Pembangunan RKB, LSM PKAP-RI Laporkan Kepsek SMPN 27 Kota Bekasi

SERGAP.CO.ID

BEKASI, – Ketua Umum PKAP-RI Tomu Silaen melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 27 Kota Bekasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 sebesar Rp, 764.400.000,00 Ke Kejari Kota Bekasi dengan nomor 036/PKAP-RI/XII / D KORUPSI/bks/2019.

Berdasarkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2018, bahwa kegiatan pembangunan SMPN 27 sebesar Rp, 764.400.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bekasi tersebut telah terserap.

Berbeda dengan hasil investigas dan konfirmasi yang dilakukan PKAP-RI dengan Kepala Sekolah SMPN 27 Kota Bekasi pada 19 September 2018 yang lalu, bahwa dana DAK tersebut telah terserap sebesar Rp. 644.364.000,00, yang digunakan untuk melakukan pembangunan 4 RKB dilantai atas dan tidak dibangun menggunakan lahan kosong, kemudian dibelanjakan untuk pengadaan kursi dan meja.

Menurut Tomu Silaen pembangunan 4 RKB yang dibangun tidak dilahan kosong artinya tidak dapat dikapitalisasikan secara memadai menjadi Aset Daerah, oleh karena itu patut diduga adanya laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan dimaksud tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Karena tidak menunjukkan adanya kesesuaian keberadaan dan keterjadian.

Dia juga mengatakan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memiliki kecukupan pengungkapan baik secara kuantitas maupun kualitas. Belum lagi disinyalir adanya dugaan pengurangan Volume dan penggelembungan harga (mark-up). Dan yang anehnya lagi dari hasil investigasi kami, baja ringan yang digunakan tidak bermerk alias tidak berstandar SNI.

Hal ini menyebabkan anggaran yang digelontorkan sebesar Rp, 764.400.000,00 itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebab pekerjaan itu hanya menyerap anggaran sebesar Rp, 644.364.000,00 untuk membangun 4 lokal lengkap dengan kursi dan meja.

Tomu Silaen juga berpendapat bahwa pelaksanaan pembangunan 4 RKB tersebut diduga sarat dengan konspirasi yang terstruktur sistematis dan massif sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp, 120.000.000,00. Sedangkan kerugian terkait menggunakan baja ringan yang tidak berstandar SNI masih dalam tahap penghitungan oleh lembaga yang kami tunjuk.

(J4N5)

Pos terkait

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.