Diskominfo Bersama Komisi Informasi Provinsi Sumbar Peringkatkan Badan Publik Di Pessel

Caption : Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi penyelenggaraan Pemerintahan di Pemda Pesisir Selatan merupakan sebuah target kinerja yang harus dicapai, agar Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih Transparan dan Informatif.

SERGAP.CO.ID

PESISIR SELATAN, – Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama lakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan tersebut dilakukan guna mendorong Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan agar menjadi Badan Publik yang Informatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemeringkatan itu juga dikategorikan menjadi dua kategori, yang pertama kategori Perangkat Daerah dan yang kedua kategori Pemerintahan Nagari yang sampai saat ini pemeringkatannya sudah mencapai tahap Visitasi.

Pemda Pesisir Selatan merupakan sebuah target kinerja yang harus dicapai, agar Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih Transparan dan Informatif.

Dalam pemeringkatan tersebut juga melibatkan Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat sebagai tim penilai agar hasil penilaian menjadi lebih optimal sebagaimana surat permintaan bernomor 555/354/Kominfo-PS/XI/2019 tertanggal 8 November 2019.

“Lima Perangkat Daerah dan lima Pemarintahan Nagari hasil penilaian PPID Utama telah kita peroleh, selanjutnya diperlukan penilaian lebih jauh, dan penilaian tersebut dilakukan bersama KI Prov. Sumbar, “ Ungkapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Harrison Tar, S. Pi, M. Si disela Visitasi ke Dinas Dukcapil bersama KI Prov. Sumbar mengatakan Disdukcapil salah satu PPID pembantu yang masuk kategori lima besar bersama Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD M. Zein Painan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak.

“Dari hasil penilaian Self Asessment Questionnaire (SAQ) dan verifikasi website tidak bisa dipungkiri kelima PPID Pembantu tersebut sangat mendominasi hasil pemeringkatan,” katanya.

Ia menambahkan kegiatan visitasi ini juga dilakukan pada Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, Pemerintahan Nagari Kubu Tapan, Pemerintahan Nagari Inderapura Utara, Pemerintahan Nagari Tambang, Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido mulai dari tangal 11–13 November 2019.

Dilanjutkannya, untuk tim penilai dari KI Prov. Sumbar dimintakkan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat Adrian Tuswandi, SH, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat Noval Wiska, S. IP, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat Arif Yumardi, ST dan Staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat Tiwi Utami, SH .

Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat Adrian Tuswandi, SH, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mau menilai diri sendiri dengan melibatkan pihak eksternal sebagai bentuk penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

“Pemeringkatan ini perlu diapresiasi agar kedepannya Pemda Pessel menjadi Pemda yang Transparan dan Informatif dalam melakukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik,” Katanya.

(Wempi Hardi, SH)

Pos terkait

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.