BPI KPNPA RI dan Daerah, Berperan Aktif Mendukung Pembekalan P4GN Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pere­daran Gelap Narkoba di Nusantara

Caption : TB Rahman Sukendar Ketum BPI KPNPA RI,

SERGAP. CO.ID,

PESISIR SELATAN, – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Repuplik Indonesia (BPI KPNPA RI ) Sangat  apresiasi dan ikut berperan aktif mendukung acara pembekalan P4GN Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pere­daran Gelap Narkoba di Nusantara Dan memerintahkan kepada BPI KPNPA RI di 34 Wilayah Propinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung dan koordinasi dengan BNNP Provinsi serta Kota dan Kabupaten. 
 
Hal ini di tegaskan TB Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI dalam peran aktif mendukung Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan, Pemberantasan, penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Ucapnya.  

Caption : M. Husni Ketua DPW BPI KPNPARI Provinsi Sumbar

Tingginya angka pe­ng­guna narkotika di indonesia menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi bahaya pen­yalah­gunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pere­daran Gelap Narkoba (P4­GN) bagi aparatur kabu­paten/kota, generasi muda, serta dinas/kantor di ling­kungan
P4GN yang di­lak­sanakan ini sebagai tin­dak­lanjut Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2012 dan intruksi Presiden nomor 3 tahun 2002 tentang penang­gulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA. Terangnya Ketum BPI. 

Sementara itu, M. Husni Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Repuplik Indonesia (BPI KPNPA RI ) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan, inti­nya Presiden mengintruksi­kan kepada para pimpinan instansi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diper­lukan dalam rang­ka P4GN di lingkungan ma­sing-masing dengan mengkoordinasikan dengan Badan Narkotika Na­sio­nal (BNN) dan Badan Narkotika Pro­vinsi (BNP) dan (BNK). Ujarnya. 

Dijelaskan M. Husni, pembekalan yang dilaksana­kan selain untuk tersedianya tenaga penyuluh yang selama ini terfokus kepada Polri, juga dimaksudkan untuk mening­katkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan agar memiliki kesatuan visi dan misi yang sama dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan  dan pere­daran gelap narkoba. Katanya. 

“diharapkan pemerintah dan masyarakat harus konsekuen dalam pemberantasan nar­koba. Karena, kita menyadari pengaruh negatif narkoba sangat buruk bagi pelaku maupun keluarganya dan masyarakat dan terus berupaya me­rang­kul seluruh elemen ma­sya­rakat dalam upaya pene­kanan terhadap pengguna baru.

Menurut Ketua DPW BPI KPNPA RI Provinsi Sumatera Barat akan membantu dari semua pihak baik dari kepolisian dan pemerintahan akan turun memberikan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi yang sasaran utama ditujukan kepada  lembaga pendidikan terutama ke peserta didik dengan masuk ke sekolah sekolah dan madrasah, pesantren dan ormas kemasyarakatan, BPI KPNPA RI siap menjadi Garda Terdepan dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia.

(Wempi Hardi. SH)

Pos terkait

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.